Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total kekayaan negara hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp13.692,4 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (14/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan aset negara dibandingkan periode sebelumnya. “Nilai aset negara naik sebesar 7,57 persen. Sebenarnya saya ingin menampilkan data kenaikan lima tahun terakhir, namun karena keterbatasan waktu hanya disampaikan data setahun terakhir. Kenaikannya cukup mencolok dalam waktu singkat,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat total kekayaan negara sebesar Rp13.072,8 triliun, maka tahun 2024 menunjukkan lonjakan yang cukup berarti.
Meski demikian, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pendapatan negara sepanjang 2024 mencapai Rp3.115,3 triliun, namun masih berada di bawah beban operasional yang mencapai Rp3.353,6 triliun. Dengan kondisi tersebut, APBN mengalami defisit sebesar Rp238,3 triliun.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti cakupan pemangku kepentingan (stakeholders) yang semakin luas, termasuk 99.546 entitas pemerintah daerah, 75.266 desa, serta 19.439 satuan kerja. Sementara itu, kontribusi wajib pajak tetap menjadi komponen utama penerimaan negara, dengan jumlah mencapai 82,23 juta wajib pajak aktif serta 148 ribu pelaku ekspor-impor.
